Bupati Sesalkan Pembangunan SMK

Terkesan Asal-asalan

Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA) saat sedang memeriksa gambar pembangunan gedung sekolah unggulan di SMPN 1 Tebing Tinggi, pekan lalu.

TEBING TINGGI – Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA), betul-betul tidak menginginkan pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur maupun gedung sekolah diselesaikan asal-asalan. Selama beberapa hari pekan kemarin, orang nomor satu di bumi Saling Keruani Sangi Kerawati ini terjun langsung meninjau sejumlah lokasi pembangunan gedung sekolah yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Pada hari pertama, Bupati HBA meninjau pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Empat Lawang, yang berlokasi di Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi. Saat mengunjungi SMKN 1, HBA sempat berang setelah melihat pelaksanaan pembangunan terkesan asal-asalan dan tidak tertata rapi.

Tidak hanya itu. Bupati HBA juga menyayangkan pembangunan dua gedung baru yang terletak di tengah lapangan halaman sekolah. Padahal, masih ada beberapa lokasi yang lebih tepat dan pas untuk dijadikan tempat pembangunan kedua gedung tersebut. “Ini salah satu contoh pemborong yang tidak mengerti tata ruang yang baik dan benar. Pembangunan gedung sekolah ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan kegunaan gedung tersebut,” ungkap bupati yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan ini.

 

Kejaksaan Kantongi 2 Tersangka Korupsi

Terkait Dugaan Korupsi di KPU Empat Lawang

TEBING TINGGI – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Empat Lawang, ternyata masih menyisakan masalah di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang.  Dugaan korupsi dana hibah pilkada yang dilakukan oknum KPU, nampaknya memang betul-betul terjadi.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat saat ini telah mengantongi dua nama yang dipastikan bakal menjadi tersangka dalam kasus yang sempat terpendam tersebut. Hal ini diketahui setelah pihak Kejaksaan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melakukan pemeriksaan dari para saksi yang terdiri dari Ketua dan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tujuh kecamatan se-Kabupaten Empat Lawang.  Kedua tersangka akan segera diperiksa setelah hasil audit dari BPKP dikeluarkan.

‘’Kita sudah mengantongi dua orang tersangka yang diduga kuat telah melakukan korupsi dana hibah pilkada. Saat ini tinggal menunggu hasil audit BPKP,’’ ungkap Kasi Pidsus Kejari Lahat, Sudarmono SH saat dibincangi Empat Lawang Expres diruang kerjanya kemarin.

 

Rendi Divonis Menderita Gizi Buruk

Rendi, penderita gizi buruk di dampingi ibunya, saat dirawat di Puskesmas Tebing Tinggi.

TEBING TINGGI – Rendi bin Bachtiar (4) warga Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, sempat terbaring lemas di Puskesmas Tebing Tinggi. Bocah tersebut dibawa keluarganya ke Puskesmas Tebing Tinggi, karena kondisi badannya yang semakin buruk. Diduga, Rendi mengalami gizi buruk, sejak lima bulan terakhir. Kondisi badannya yang makin kurus, makin kelihatan setiap harinya.

Suryani (35), ibu kandung Rendi menuturkan, putra kesayangan tersebut mulai mengalami sakit-sakita sejak lima bulan terakhir. Berbagai usaha telah dilakukan untuk kesembuhan putranya, namun belum juga berhasil. Pengobatan yang dilakukan selama ini, lebih banyak terhadap dukun kampung atau pengobatan tradisional. Sebab, ketiadaan biaya membuat mereka belum memeriksakan kondisi anaknya di rumah sakit.

“Kalau berobat tradisional, sudah sering dilakukan dan belum ada hasilnya. Sementara mau ke Rumah Sakit (RS), kami tidak punya biaya,” ungkap Suryani, saat mendampingi anaknya di Puskesmas Tebing Tinggi, Jumat (6/11).

 

Kami Siap Bersaing

Riduan, Ketua Gapensi Empat Lawang

PASCA dilantiknya menjadi ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Empat Lawang, Riduan menyatakan siap membawa Gapensi membantu pemerintah membangun Kabupaten Empat Lawang.

“Kita siap bersaing dengan pemborong luar daerah, dengan kompetisi yang sehat,” ungkap Riduan, saat dibincangi Empat Lawang Expres di rumahnya, Selasa, (3/) lalu.

Banyaknya pemborong dari luar daerah, menurutnya bukanlah penghalang untuk melakukan sesuatu. Bahkan sebaliknya, bisa dijadikan pemicu semangat untuk memberikan motivasi kerja yang lebih baik lagi bagi. “Persaingan itu pasti ada, namun kita menginginkan persaingan yang sehat. Gapensi juga siap memberikan yang terbaik untuk pembangunan daerah,” ujarnya.

 

3 Kecamatan Terima Bantuan Bibit Karet

Tampak bantuan bibit karet dari Pemkab Empat Lawang yang diperuntukkan bagi para petani di tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Tebing Tinggi, Talang Padang dan Ulu Musi.

TEBING TINGGI –  Puluhan ribu batang bibit karet diberikan pemerintah kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, kepada para petani di tiga kecamatan, masing-masing Kecamatan Tebing Tinggi, Talang Padang dan Ulu Musi. Bantuan bibit karet yang diserahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kepada petani melalui kelompok tani (Koptan) yang telah dibentuk di masing-masing kecamatan.

Pemberian bantuan bibit ini dilakukan pemerintah dengan tujuan agar para petani dapat lebih giat lagi dalam mengelola dan mengembangkan perkebunan karet. Disamping itu, diharapkan dengan adanya bantuan bibit ini masyarakat akan dapat lebih mudah untuk membuka lahan baru guna memperluas perkebunan karet yang saat ini telah dimiliki.

Untuk Kecamatan Tebing Tinggi, bantuan bibit diserahkan kepada tiga koptan, yang terdiri dari para petani di tiga desa, yakni Desa Lubuk Kelumpang, Lawang Agung dan Kelurahan Pasar Tebing Tinggi. Kecamatan Talang Padang dua koptan dan Ulu Musi hanya satu koptan.

 

Warga Keluhkan Jalan Rusak

PAIKER – Akibat banyaknya tanah yang menimbun parit di sepanjang jalan yang menghubungkan Desa Tanjung Beringin dengan Desa Pulau Tengah, Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker), Kabupaten Empat Lawang, mengakibatkan jalan rusak hingga menghambat kelancaran berlalu lintas.

Aliran air persawahan warga yang biasanya mengalir di parit yang tertimbun tanah, saat ini mengalir di tengah-tengah jalan hingga menggenangi sebagian badan jalan tersebut. Kendaraan yang melintas terpaksa harus melintasi genangan air hampir setinggi 50 Cm. Kerusakan jalan setidaknya sudah mulai dikeluhkan masyarakat.

Bila kondisi ini tidak segera mendapat perhatian dari pemerintahan terkait, dikhawatirkan kerusakan jalan akan bertambah parah. Aliran air persawahan warga pun akan terganggu lantaran air tidak mengalir pada saluran yang tertimbun tanah. ‘’Kami minta pemerintah dapat segera memperbaiki kerusakan aliran air persawahan tersebut supaya air tidak lagi mengalir ke jalan dan merusak badan jalan,’’ ujar, Sarmanto, salah seorang warga Desa Tanjung Beringin, yang sempat dibincangi Empat Lawang Expres.

 

Tim OPP Gelar Sosialisasi

Tampak Kepala Dinas Pasar Syarkowi bersama tim operasi penertiban pasar (OPP) sedang memberikan penjelasan kepada salah satu pegadang, yang diminta untuk tidak berjualan di tepi jalan.

TEBING TINGGI – Tim Operasi Penertiban Pasar (OPP) Tebing Tinggi, yang terdiri dari Camat Tebing Tinggi, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar pasar Tebing Tinggi.

Sosialisasi tersebut dilakukan, guna penertiban pasar dan mengurangi kemacetan lalu lintas serta penataan kota Tebing Tinggi sebagai Ibukota Kabupaten Empat Lawang. “Sebelum dilakukan pemindahan sementara, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap PKL yang ada,” ungkap Kipli, Ketua Tim OPP, pekan lalu.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut, tim OPP lebih banyak melakukan pendekatan secara induvidual terhadap PKL yang ada, agar bersedia dipindahkan ke tempat sementara. Sebab, selain untuk penataan kota, PKL yang berjualan di pinggir jalan mengganggu arus lalu lintas di sekitar kota Tebing Tinggi.

 

Sekwan Dirikan Koperasi Pegawai

Muas Akhmad, Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang.

TEBING TINGGI – Berbagai cara bisa dilakukan untuk memberikan kesejahteraan terhadap sesama. Salah satunya dengan mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. “Kita menginginkan yang terbaik bagi pegawai, dengan mendirikan koperasi pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Empat Lawang,” ungkap Muaz Akhmad, pembina koperasi Legislasi Jaya, beberapa waktu yang lalu.

Koperasi simpan pinjam bagi pegawai PNS di lingkungan Sekwan tersebut, merupakan koperasi pertama yang berdiri di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

“Mudah-mudahan koperasi Legislasi Jaya, bisa menjadi contoh yang baik serta menjadi inspirator bagi SKPD lainnya, untuk melakukan hal serupa,” ujar mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Empat Lawang ini, seraya menambahkan, seluruh PNS yang ada di Sekwan diwajibkan menjadi anggota koperasi tersebut.

 

Kebutuhan Beras Terus Meningkat

LAHAT – Kendati produksi pangan nabati semisal beras khususnya Kabuaten Lahat surplus, namun masih menggantungkan pangan yang satu ini sehingga kebutuhan beras terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk ke depannya.

Oleh karenanya, pada kesempatan rapat Dewan Ketahahan Pangan (DKP) yang dihelat di Hotel Bukit Serelo kemarin (12/11), menggalakkan Perpres No. 22/2009 tentang program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Hal ini disampaikan Bupati Lahat H Saifudin Aswari Riva’i melalui Sekda Lahat Ir H Edy Chairil Ichwan, tidak terlepas dari itu mencari alternatif pangan yang lain tujuannya pemantapan ketahanan pangan dalam mengatasi terjadinya kerawanan pangan. “Juga dicermati, produksi komoditi lain seperti telur, ikan, dan daging masih jauh dari kebutuhan yang pasokannya mengandalkan dari luar Lahat,” terang dia saat membuka rapat DKP, beberapa waktu lalu.

 

Perda Hewan Tak Efektif

PAGARALAM – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam menilai Peraturan Daerah (Perda) No 09/2004 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat di Kota Pagaralam tidak berjalan sesuai harapan.

Walaupun payung hukum dengan landasan peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan Wali Kota sudah dibuat sejak 2004, hingga kini perda yang sudah lama digodok kalangan dewan tersebut tidak dapat ditegakkan. Terbukti, masih banyak hewan ternak berkaki empat, seperti kambing dan sapi berkeliaran di tempat umum, seperti yang tampak di ruas jalan utama Kota Pagaralam.

”Kalau masih banyak hewan kaki empat yang berkeliaran di tempat umum, berarti Perda No 09/2004 mandul. Walaupun dinas terkait, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan, sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, sosialisasi tersebut belum berhasil,” kata anggota DPRD Kota Pagaralam dari Fraksi Gabungan Pandin Firmansyah pekan lalu.

Dia menilai sosialisasi perda tersebut mubazir, padahal sudah menghabiskan dana yang tidak sedikit. “Untuk apa terus melakukan sosialisasi kalau kenyataan di lapangan tidak ada hasil, sekarang yang penting tindakan tegas yang harus dilakukan. Kalau memang perlu, polisi atau Satpol PP bisa melakukan penertiban,” ujarnya.