Beranda > EMPAT LAWANG > DPRD Sorot Kinerja SKPD

DPRD Sorot Kinerja SKPD

2 September 2010

TEBING TINGGI – Banyaknya permasalahan yang terjadi pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Empat Lawang, mulai disorot pihak legeslatif. Kalangan dewan menilai, kinerja SKPD masih banyak menimbulkan permasalahan sehingga berdampak terhadap lambannya pelaksanaan pembangunan.

SKPD yang sempat disorot dewan, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan(Dinkes) serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Menindaklanjuti persoalan tersebut, dewan mendesak ekskutif agar memperhatikan persoalan tersebut.

‘’Dari hasil temuan di lapangan masih banyak proyek pembangunan yang sekarang ini belum berjalan, padahal waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Kami menilai SKPD jalan di tempat dalam melaksanakan pembangunan di Empat Lawang,’’ demikian ditegaskan Iskandar Enzoe, Sekretaris Fraksi G8 dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Empat Lawang, Jumat (20/8) lalu.

Menurut Iskandar, dari hasil temuan di lapangan, kinerja pada dinas PU terkesan masih cukup lamban. Beberapa proyek pembangunan untuk tahun anggaran 2010 masih belum berjalan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pegawai yang tidak professional dalam melaksanakan tugas. Karena itu, katanya perlu dilakukan penyebaran terhadap para pegawai di jajaran Dinas PU.

Ditambahkannya, selain lambannya kinerja dinas PU, juga masih banyak permasalahan pada jajaran Dinas Pendidikan. Di beberapa sekolah pihaknya menemukan masih adanya Kepala Sekolah (Kepsek) yang jarang masuk sekolah. ‘’Pelaksanaan dana BOS juga perlu mendapat perhatian dan pengawasan ketat supaya tidak ada lagi terjadi penyimpangan,’’ tambahnya.

Pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Iskandar juga menyoroti rendahnya pendapatan retribusi tambang galian C, padahal perusahaan yang bergerak menjalankan usahanya sudah cukup banyak. ‘’Nampaknya ada kebocoran pada pada hasil retribusi galian C, sehingga antara pendapatannya tidak sebanding dengan apa yang telah dihasilkan oleh kekayaan alam yang telah dikelola berbagai usaha penambangan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada rapat paripurna dewan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tertinggi adalah di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai angka Rp12.445.000.000, setelah adanya penambahan Rp5 M dari total APBD-P Empat Lawang 2010 sebesar Rp28.375.639.298. APBD-P Empat Lawang mencapai Rp28 M, dengan rencana belanja perubahan tahun anggaran 2010 sebesar Rp28.375.639.298, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp19.516.101.498 dan belanja tidak langsung sebesar Rp8.859.537.800. Sedangkan plafon anggaran perubahan terkecil terdapat di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi, juga Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) masing-masing Rp30.000.000.

Sesuai dengan jadwal siding, penetapan APBD-P Kabupaten Empat Lawang akan dilakukan hari ini (Senin 22/8) melalui rapat paripurna DPRD Empat Lawang. Rapat paripurna yang akan dipimpin Ketua DPRD David Hadrianto Aljufri ini, rencananya akan dihadiri langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM (HBA), Wakil Bupati H Sofyan Djamal (HSJ), Sekda HM Eduar Kohar dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Empat Lawang.(*)

Ditulis: Syamsul Fikri/Empat Lawang Expres (0813-73316333)

Kategori:EMPAT LAWANG
%d blogger menyukai ini: