Beranda > SUMATERA SELATAN > APBD Sumsel 2012 Disetujui dengan Catatan

APBD Sumsel 2012 Disetujui dengan Catatan

22 Desember 2011

RANCANGANAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumsel tahun

TAMPAK Gubernur Sumsel Alex Noerdin menandatangani pengesahan RAPBD Sumsel 2012

anggaran 2012 disahkan Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumsel kemarin. Pengesahan RAPBD Sumsel 2012 ditandatangani Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, disaksikan anggota Dewan,Kepala SKPD Pemprov Sumsel, unsur muspida, serta tamu undangan.

Hanya, khusus pengalokasian dana cadangan sebesar Rp324,9 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran utang pembangunan tiga venues SEA Games (SEAG) XXVI/2011 masih ada beberapa fraksi yang menyatakan belum sependapat. Bahkan, ketika Wasista Bambang Utoyo mengetuk palu tiga kali tanda semua anggota DPRD menyetujui terdapat beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN melakukan interupsi.

Menurut juru bicara Komisi III, Hasbullah Akib, sehubungan pengalokasian dana cadangan sebesar Rp324,9 miliar untuk pembangunan tiga venues, pihaknya masih meneliti dan mengkaji surat-surat yang disampaikan Pemprov Sumsel. “Penganggaran dana dapat diteruskan setelah mendapat persetujuan Mendagri tentang hasil evaluasi terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel tahun 2012. Apabila penganggaran mendapatkan persetujuan Mendagri, pelaksanaan pencairannya harus berdasarkan hasil audit BPK RI,” kata Hasbullah.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan bahwa untuk pembayaran tiga venues diperlukan surat dukungan penganggaran Kemendagri apabila dialokasikan pada APBD tahun 2012. ”Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan belum sependapat memasukkan pembiayaan Rp324,9 miliar dianggarkan pada APBD 2012 pada pos dana cadangan,” ujarnya.

Sementara itu,Yuswar Hidayatullah dari Fraksi PKS menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima landasan hukum berupa dukungan penganggaran dari instansi berwenang,yaitu Kemendagri.“ Karena itu,Fraksi PKS berpendapat bahwa penganggaran dalam pos dana cadangan Rp324,9 miliar untuk pembayaran pelunasan tiga venues belum bisa dianggarkan dalam APBD 2012,” ucapnya.

Sedangkan,Fraksi Amanah Pembaharuan Zulqarnain Ibrahim dalam interupsinya mengatakan, pada prinsipnya mereka menyetujui dan mendukung semua anggaran yang masuk dalam APBD 2012.“Tapi, khusus dana Rp324,9 miliar, fraksi kami menolak dianggarkan ke APBD sebelum ada payung hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menuturkan, perbedaan yang terjadi soal anggaran yang diajukan pihaknya merupakan sebuah dinamika politik demokrasi. “Ada yang menolak dan setuju dengan argumentasi masingmasing itu biasa. Tapi nanti semuanya diserahkan kepada Kemendagri untuk mengevaluasi. Bukan hanya masalah dana cadangan Rp324,9 miliar ini,” pungkasnya.

Prioritaskan Sektor Publik

Pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Kiagus Muhammad Sobri MSi berharap besaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sumsel tahun 2012 sebesar Rp8,9 triliun dari APBN dioptimalkan untuk belanja modal dan sektor pelayanan publik.

“Karena sesuai amanat Presiden SBY yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa anggaran untuk sektor pelayanan publik harus diutamakan. Apalagi sektor tersebut menyentuh kepentingan masyarakat,”ujar Sobri kepada SINDO kemarin.Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin belum bersedia komentar banyak terkait prioritas yang akan dilakukannya setelah DIPA Sumsel 2012 diterima.

“Untuk lebih jauh, silakan tanya kepada Kepala Biro Keuangan,”ujarnya. Begitu juga dengan Sekda Provinsi Sumsel Yusri Effendi yang menyatakan dana DIPA Sumsel 2012 dari pusat kepada Gubernur Sumsel belum dapat dijabarkan secara konkret. “Penggunaan DIPA Sumsel 2012 akan saya informasikan nantinya. Saat ini saya masih perlu melihat lebih jelas dahulu. Intinya DIPA Tahun 2012 sudah jelas peruntukannya, ”tuturnya.

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Zainuddin menegaskan, penggunaan dana yang sudah diberikan pemerintah pusat ke daerah harus sesuai sasaran untuk disalurkan ke setiap daerah atau SKPD. “Gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan,tinggal nanti dapat diteruskan atau diberikan sesuai peruntukan atas dana tersebut,”ujarnya.(*)

Penulis : Syamsul Fikri/085273231111

Sumber seputar indonesia

Kategori:SUMATERA SELATAN
%d blogger menyukai ini: