Beranda > PALEMBANG > Pengawasan K3 Masih Rendah

Pengawasan K3 Masih Rendah

15 Januari 2012

PEMERINTAH Sumatera Selatan (Sumsel) menilai jika pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kerja di daerah ini masih rendah.Bahkan dari banyaknya kasus, sedikit saja yang bisa diselesaikan.

“Baik secara nasional maupun lokal, pengawasan terhadap K3 masih rendah. Dalam skala nasional di Indonesia dari 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang yang fatal akibat kecelakaan kerja,”ungkap Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sumsel,Ardhani saat memberikan sambutan pada diskusi panel nasional “Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dan Penerapan Standar K3 di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah” di hotel Swarna Dwipa kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan di Sumsel serta akademisi di daerah tersebut. Menurut dia, kondisi demikian itu memang bukan hanya di Indonesia namun hampir terjadi di negara-negara berkembang. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan pihak Organisasi Buruh Dunia (ILO) bahwa kerugian akibat kecelakaan kerja di negara berkembang mencapai 4%.

“Angka ini tentunya cukup besar, oleh karena itu pelaksanaan K3 di tempat kerja harus mendapat perhatian serius oleh pihak-pihak terkait dalam proses produksi. Untuk itu, perlunya bagi pengusaha dan tenaga kerja banyak mengambil inisiatif dalam meningkatkan kinerja K3 di tempat kerjanya masing-masing,” harapnya.

Lanjutnya, kondisi yang dihadapi pemerintah Sumsel, khususnya kabupaten/kota di daerah tersebut akan rendahnya pengawasan dan penyelesaian kasus demikian itu disebabkan masih minimnya tenaga PPNS.Bahkan untuk di Sumsel sendiri baru ada 4 kabupaten/ kota yang memiliki PPNS, tentunya ini relatif sedikit untuk menangani sejumlah kasus. Sementara itu, Direktur LBH PI Sumsel Sudriman Hamidi mengatakan, secara kasat mata pelanggaran terkait K3 di daerah itu relatif cukup tinggi.

Memang diakuinya, mengenai alat keselamatan,bukan hanya merupakan kesalahan atau kelalaian dari pemilik usaha melainkan dari tenaga kerja itu sendiri. Sebagai contoh, dalam satu pekerjaan di wajibkan untuk menggunakan alat pelindung atau sejenisnya, namun oleh tenaga kerja tidak digunakan dengan alasan mengganggu atau tidak nyaman.

“Hal demikian itu tentunya harus diingatkan lagi, sehingga jika ada pelanggaran terhadap K3 hak tenaga kerja bisa dipertahankan,” katanya.(*)

Penulis : Syamsul Fikri (085279516664)

Dikutif dari Seputar Indonesia

Kategori:PALEMBANG
%d blogger menyukai ini: