Warga Tuntut Kades Lengser

PENDOPO – Karena diduga telah melakukan berbagai penyimpangan dana, Kepala Desa (Kades) Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang Syaiful Yasir, dituntut lengser dari jabatannya selaku kades. Tuntutan tersebut disampaikan warga melalui surat pengaduannya yang dilayangkan ke Kejaksaan Negeri (Kajari).

Pengaduan yang ditandatangani sedikitnya oleh 68 warga tersebut, juga disampaikan ke Bupati dan Ketua DPRD Empat Lawang. Dalam pengaduannya warga tidak hanya menuntut sang kades mundur dari jabatannya, akan tetapi menuntut agar pihak Kejaksaan dapat memproses kasus dugaan penyelewengan dana melalui jalur hukum.

‘’Kami minta Kades Manggilan segera dilengserkan dari jabatannya, kemudian pada aparat kejaksaan agar dapat memprosesnya melalui jalur hukum karena telah banyak melakukan penyelewengan dana,’’ demikian dikatakan Ketua BPD Manggilan Heri, kepada Empat Lawang Expres beberapa hari lalu.

Menurut Heri, oknum kades telah melakukan penyelewengan dana bantuan gubernur (Bangub). ‘’Memang untuk jumlah uang yang diselewengkan tidak diketahui secara pasti, tetapi yang jelas dana Bangub sama sekali tidak jelas dipergunakan untuk apa karena kami selaku BPD sendiri tidak pernah dilibatkan,’’ jelasnya.

Tidak hanya menyelewengkan dana bangub, menurut Heri, oknum kades juga telah menyelewengan beras miskin (raskin). Dimana dalam pembagian raskin, masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan raskin sama sekali tidak mendapatkan. Justru yang mendapatkan raskin adalah masyarakat mampun yang masih tergolong keluarga sang kades. Penyelewengan raskin ini sudah berlangsung sejak 2007 lalu.

Masih menurut Heri, penyelewengan dana juga dilakukannya terhadap honor perangkat desa serta anggota BPD. ‘’Setiap honor perangkat desa dan BPD dipotong antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang,’’ katanya seraya menjelaskan pemotongan sejumlah dana juga terjadi para dana operasional Pilkada Gubernur Sumsel lalu.

Sementara itu Ketua BPD Manggilan, Syaiful Waton kepada Empat Lawang Expres mengatakan selain telah melakukan penyelewengan sejumlah dana bantuan, oknum kades juga tidak pernah melibatkan perangkat desa dan BPD setiap kali merencanakan program desa. ‘’Saya selaku Ketua BPD saja hingga saat ini tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan desa, bahkan cap stempel yang mestinya saya pegang justru kades yang pegang dengan berbagai alasan,’’ katanya.

Syaiful Waton juga membenarkan kalau oknum kades telah melakukan pemotongan honor perangkat desa dan anggota BPD. ‘’Pemotongan honor bervariasi. Setiap kali kami tanyakan kenapa ada pemotongan, kades selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal,’’ katanya.

Atas nama warga Desa Manggilan, Syaiful Waton berharap kepada Bupati Empat Lawang dan pihak Kejaksaan dapat memeriksa oknum kades bersangkutan. ‘’Kami minta kades kami diperiksa dan bila perlu segera dilengserkan dari jabatannya selaku kades,’’ harapnya.(sf)

Ditulis Oleh: Syamsul Fikri/Empat Lawang Expres (0813-73316333)